Abstrak
Upaya menjaga stabilitas harga dan pangan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto berada di satu tangan (komando) baik yang mencakup stabilitas moneter, fiskal dan tataniaga pangan. Dengan kelembagaan yang demikian, maka harmonisasi kebijakan dan berbagai perubahan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan pangan lebih mudah dilakukan karena berada dalam satu komando pemerintah (presiden). Namun, model stabilisasi setelah tahun 2004 berubah, yaitu stabilitas moneter dikendalikan oleh Bank Indonesia, fiskal oleh pemerintah dan DPR, dan tataniaga pangan oleh Pemerintah. Dengan demikian sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan serta konsitensi dalam implementasi kebijakan menjadi lebih kompleks, terutama apabila kebijakan tersebut menuntut konsekuensi pendanaan APBN.