BookOpen AccessMetadata saja
2023•Koleksi Perpustakaan
Banyak produk khas daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, namun belum terinventarisir dan dikelola dengan baik, termasuk pengetahuan tradisional yang mendukung karakteristik, kualitas dan reputasi suatu produk. Adanya konsep Indikasi Geografis (IG) dapat dijadikan salah satu cara untuk memajukan industri regional atau nasional, berdasarkan ciri khas suatu produk yang dihasilkan oleh suatu daerah. Secara garis besar buku ini membahas tentang keberadaan pengetahuan tradisional masyarakat dan potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Aceh Utara, Bireuen dan Pidie. Buku ini mencoba untuk menginventarisir produk-produk yang terdapat di Provinsi Aceh yang sejatinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. Buku ini didasarkan pada penelitian dan kajian yang mendalam oleh para penulisnya, sehingga buku ini cocok untuk dibaca bagi para penstudi bidang ekonomi, dan secara khusus bagi masyarakat Aceh.
BookOpen AccessMetadata saja
2023•Koleksi Perpustakaan
Penilaian atas properti tak berwujud (intangible property), seperti surat-surat berharga, merek, goodwill, HKI (Hak Kekayaan Intelektual), termasuk juga perusahaan, industri, usaha tertutup (closely held companies), waralaba (franchise), merchandising, mal, bisnis kecil, seperti grosir (grocery), retailer, toko, restoran, dan lainnya. Proses penilaian bisnis berdasarkan standar tertib prosedur yang dimulai dengan studi identifikasi masalah dan mendefinisikan dasar nilai sebagai nilai akhir dengan pengumpulan data, pendekatan sistematis, analisis data, dan pemilihan metodologi penilaian yang sesuai dan tepat. Buku ini kemungkinan besar masih langka adanya, maka dapat menambah khazanah pengetahuan dalam dunia keilmuan terutama ekonomi bisnis. Memang benar, konsep penilaian waralaba tidak bisa lepas berkaitan dengan teori-teori penilaian bisnis yang saling berhubungan sehingga dapat mudah dalam pemahaman dan mempelajarinya secara alur teori.
BookOpen AccessMetadata saja
2023•Koleksi Perpustakaan
Seharusnya pelaksanaan manajemen untuk melaksanakan proses pekerjaan perencanaan peruntukan persediaan dan pemeliharaan hak-hak atas tanah dengan status hak pengelolaan itu sudah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tentu dalam pelaksanaannya harus berdasarkan segala produk pengaturan hukum yang telah ada dan telah dijelaskan penulis pada bagian di atas dalam proses penegakan hukum di lapangan seharusnya semua aparat penyelenggara yang terlibat dalam melaksanakan manajemen atas status tanah hak pengelolaan HPL tersebut dalam implementasinya harus mengutamakan kepada perwujudan dan atau peneguhan untuk tetap ditegakkannya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan ciri bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan mengutamakan penerapan teori utama dalam buku ini yaitu penerapan teori Jeremy bentham yang terkenal dengan teori kebahagiaan an bentham mengatakan bahwa dalam penegakan hukum tujuan akhirnya harus dapat memberikan garansi dan atau jaminan untuk terwujudnya suatu rasa kebahagiaan bagi dan untuk kepentingan seluruh warga masyarakat. Satu tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait guna melaksanakan tindakan manajemen terkait dengan status tanah hak pengelolaan HPL tersebut harus segera diupayakan untuk menambah alokasi anggaran tentu dalam perspektif politik anggaran tentu hal ini harus dilakukan secara fokus dan berkelanjutan Upaya yang harus dilakukan untuk menambah alokasi anggaran ini harus dilakukan sekaligus yaitu oleh pihak badan perusahaan Batam dan demikian pula oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Batam yang kedua keduanya di alokasi penambahan anggaran itu alokasi nya adalah dalam anggaran dan pendapatan dan belanja negara cara APBN bagi pihak badan pengusahaan Batam alokasi penambahan anggaran tersebut proses pengusulan nya disampaikan oleh pihak kementerian negara Badan Usaha Milik Negara BUMN melalui Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan bagi Kementerian Agraria dan tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia usulannya disampaikan melalui komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta sedangkan bagi pemerintah kota Batam usulan penambahan anggaran di maksud tentu proses pengusulan nya disampaikan melalui Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kota Batam Hal ini bertujuan agar pelaksanaan manajemen status tanah hak pengelolaan itu dapat dilaksanakan secara terencana fokus dan berkelanjutan untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya peningkatan perekonomian bagi seluruh warga masyarakat di kota Batam.
BookOpen AccessMetadata saja
2023•Koleksi Perpustakaan
Sebagai buku bergenre monograf, maka buku ini dihasilkan dari hasil penelitian, namun tetap disajikan sesuai dengan kaedah umum perbukuan sehingga masih tetap disajikan sesuai dengan kaedah umum perbukuan sehingga masih tetap diminati secara luas
BookOpen AccessMetadata saja
2023•Koleksi Perpustakaan
Buku "Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kota Salatiga ini merupakan sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh tim penutis. Kota Satatiga sebagai satah satu kota dengan kepadatan penduduk tinggi memang harus menghadapi berbagai permasalahan kompleks di bidang pembangunan. Kondisi ini melatarbelakangi pentingnya untuk melakukan penelitian terkait Kajian Lingungan Hidup Strategis (KLHS) di Kota Salatiga. KLHS merupakan tahap awal dari proses penyusunan rancangan pembangunan sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan. Melalui hasil penelitian yang dituangkan di dalam buku ini, para pembaca dapat menangkap rekomendasi penyempurnaan KRP. Muara akhir yang diharapkan adalah dapat menjadi rujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan di Kota Salatiga.
